Hukum Trading Forex Menurut MUI Halal atau Haram Mengingat banyaknya yang mempertanyakan apa hukum handel forex menurutIslam meski sudah banyak dikupas maka berikut ini saya veröffentlichen artikel dari Gainscope tentang FATWA MUI TENTANG TRADING FOREX Di luar sana berkembang juga pendapat yang bersebarangan dengan fatwa MUI ini di mana mereka Tetap berpendirian pada bahwa handel forex adalah HARAM dengan hujjah argumen yang mereka pegangi Keputusan berpulang pada dan ada di Tangan Anda Selamat membaca. Fatwa MUI Tentang Jual Beli Mata Uang AL-SHARF Pertanyaan Yang Pasti Ditanyakan Oleh Setiap Trader di Indonesien.1 Apakah Trading Forex Haram .2 Apakah Trading Forex Halal.3 Apakah Trading Forex Diperbolehkan Dalam Agama Islam.4 Apakah SWAP itu. Mari Kita Bahas Dengan Artikel Yang Pertama. Forex Dalam Hukum Islam. Dalam bukunya Prof Drs Masjfuk Zuhdi Yang Berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, Diperoleh Bahwa Forex Perdagangan Valas diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan komoditi antar negara yang bersifat internasional Perdagangan Ekspor-Impor ini tentu memerlukan alat bayar yaitu UANG Yang masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya Sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan Nilai mata uang suatu negara dengan negara Lainnya ini berubah berfluktuasi setiap saat sesuai Volumen permintaan dan penawarannya Adanya Permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS.1 Ada Ijab-Qobul --- Ada perjanjian Untuk memberi dan menerima. Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan Pembeli dan penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakantindakan hukum dewasa dan berpikiran sehat.2 Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu. Suci Barangnya bukan najis Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterimakan Jelas barang dan harganya Dijual dibeli oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, bahwa jual beli saham itu diperbolehkan dalam agama. Jangan Kamu Membeli ikan Dalam Luft, Karena Sesungguhnya Jual Beli Yang Demikian Itu Mengandung Penipuan. Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas ud. Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifatsifatnya atau ciri-cirinya Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak Khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah. Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti Ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam. Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang-barang Yang telah terbungkus tertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi etikett yang menerangkan isinya Vide Sabiq, op cit hal 135 Mengenai teks kaidah hukum Islam tersebut di atas, Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad , 1936 hal 55.JUAL BELI VALUTA ASING DAN SAHAM. Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperi dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri Yang dalam dunia perdagangan krankheit devisa Misalnya eksportir Indonesien akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesien memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Dengan demikian akan timbul penawaran dan perminataan di bursa valuta asing setiap negara berwenang penuh menetapkan kurs uangnya masing-masing kurs adalah Perbandingan nilai uangnya terhadap mata uang asing misalnya 1 dolar Amerika Rp 12 000 Namun kurs uang atau perbandingan nilai tukar setiap saat bisa berubah-ubah, tergantung pada kekuatan ekonomi negara masing-masing Pencatatan kurs uang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di Bursa Valuta Asing AWJ Tupanno, et al Ekonomi dan Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982, hal 76-77.FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS. Fatwa Dewan Syari ah Nasional Majelis Ulama Indonesien. No 28 DSN-MUI III 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang Al-Sharf. Ein bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan. transaksi jual-beli mata uang al-sharf, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. b Bahwa dalam urf tijari tradisi perdagangan transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa. Bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. c Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf untuk dijadikan pedoman.1 Firman Allah, QS Al-Baqarah 2 275 Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.2 Hadis nabi riwayat al-baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa id al-Khudri Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak HR albaihaqi dan Ibnu Majah, Dan Dinilai Shahih Oleh Ibnu Hibban.3 Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa i, Dan Ibn Majah, Dengan teks Muslim Dari Ubadah Bin Shamit, Nabi sah Bersabda Juallah Emas Dengan Emas, Perak Dengan Perak, Gandum Dengan Gandum, sya ir dengan sira ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam denga syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.4 Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa i, Abu Daud, Ibnu Majah, Dan Ahmad, Dari Umar bin Khattab, Nabi sah Bersabda Jual-Beli Emas Dengan Perak Adalah Riba Kecuali Dumakukan Secara Tunai.5 Hadis Nabi riwayat Muslim Dari Abu Sa id al-Khudri, Nabi sah Bersabda Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali Sama nilainya dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya dan janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.6 Hadis Nabi riwayat Muslim Dari Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam Rasulullah sah melarang menjual perak dengan emas secara piutang tidak tunai.7 Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat Mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.8 Ijma Ulama sepakat ijma bahwa akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.1 Surat dari pimpinah Einheit Usaha Syariah Bank BNI nein UUS 2 878.2 Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari ah Nasional Pada Hari Kamis, Tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002.Dewan Syari ah Nasional Menetapkan FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG AL-SHARF. Pertama Ketentuan Umum. Transaksi Jual Beli Mata uang Pada Prinsipnya Boleh Dengan Ketentuan Sebagai Berichut.1 Tidak untuk spekulasi untung - Untungan.2 Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan.3 Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai at-taqabudh.4 Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dan secara Tunai. Kedua Jenis-jenis transaksi Valuta Asing.1 Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu über den Ladentisch atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari Dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.2 Transaksi VORWÄRTS, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun Hukumnya adalah haram, karena harga Yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan muwa adah dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk vorwärts vereinbarung untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari lil hajah.3 Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak Pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga vorwärts Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir spekulasi.4 Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah Einheit Valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir spekulasi. Ketiga Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta. Tanggal 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M. DEWAN SYARI AH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIEN. Tulisan lain yang menguatkan adalah sebagaimana ditulis oleh Dr. Mohammed Obaidullah di bawah ini tentang ISLAMIC FOREX TRADING.1 Die grundlegenden Austauschverträge Es gibt einen allgemeinen Konsens unter islamischen Juristen Dass Währungen verschiedener Länder an einer Stelle mit einer anderen Rate als der Einheit ausgetauscht werden können, da Währungen verschiedener Länder unterschiedliche Einheiten mit unterschiedlichen Werten oder intrinsischen Wert und Kaufkraft sind. Es scheint auch eine allgemeine Vereinbarung unter einem Mehrheit der Gelehrten aus der Sicht, dass eine Devisenbörse auf einer Forward - Basis nicht zulässig ist, dh wenn sich die Rechte und Pflichten beider Parteien auf ein zukünftiges Datum beziehen. Allerdings gibt es bei den Juristen erhebliche Meinungsverschiedenheiten, wenn die Rechte eines der beiden Länder bestehen Die Parteien, die gleich wie die Verpflichtung der Gegenpartei sind, wird auf ein zukünftiges Datum verschoben. Um zu erarbeiten, betrachten wir das Beispiel von zwei Individuen A und B, die zu zwei verschiedenen Ländern gehören, Indien und US bzw. A beabsichtigt, indische Rupien zu verkaufen Und kaufen US-Dollar Das Umgekehrte gilt für B Der Rupa-Dollar-Wechselkurs vereinbart ist 1 20 und die Transaktion beinhaltet Kauf und Verkauf von 50 Die erste Situation ist, dass A macht eine Spot-Zahlung von Rs1000 zu B und akzeptiert die Zahlung von 50 aus B Die Transaktion wird von beiden Seiten pünktlich abgewickelt. Diese Transaktionen sind gültig und islamisch zulässig Es gibt keine zwei Meinungen über die gleiche Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass die Abwicklung der Transaktion von beiden Enden auf ein zukünftiges Datum, nach sechs Monaten, verzögert wird Von nun an Dies impliziert, dass sowohl A als auch B die Zahlung von Rs1000 oder 50 annehmen und akzeptieren werden, je nach Fall nach sechs Monaten. Die vorherrschende Ansicht ist, dass ein solcher Vertrag nicht islamisch zulässig ist. Eine Minderheit betrachtet es für zulässig Das dritte Szenario ist Dass die Transaktion zum Teil nur von einem Ende beendet ist. Zum Beispiel macht A eine Zahlung von Rs1000 jetzt an B anstelle eines Versprechens von B, um ihm nach sechs Monaten 50 zu zahlen. Alternativ akzeptiert A jetzt 50 von B und verspricht Rs1000 zu bezahlen Zu ihm nach sechs Monaten Es gibt eindeutig entgegengesetzte Ansichten über die Zulässigkeit solcher Verträge, die in Währungen bai-salam sind. Ziel dieses Papiers ist es, eine umfassende Analyse verschiedener Argumente und gegen die Zulässigkeit dieser Grundverträge mit Währungen vorzulegen Die erste Form der Vergabe, die den Austausch von Gegenwerten vor Ort durchführt, liegt außerhalb jeglicher Art von Kontroverse. Erlaubnis oder anderweitig der zweite Art des Vertrages, bei der die Lieferung eines der Gegenwerte auf ein zukünftiges Datum verschoben wird, wird im Rahmen von Riba-Verbot Dementsprechend diskutieren wir diesen Vertrag im Einzelnen in Abschnitt 2, der sich mit der Frage des Verbots von Riba befasst. Die Zulässigkeit der dritten Vertragsform, in der die Auslieferung der beiden Gegenwerte verschoben wird, wird im Rahmen der Verringerung von Risiko und Unsicherheit oder Gharar allgemein erörtert An solchen Verträgen beteiligt Dies ist daher das zentrale Thema von Abschnitt 3, das sich mit der Frage von gharar beschäftigt. § 4 versucht, eine ganzheitliche Sicht auf die Scharia zu veröffentlichen, die auch die ökonomische Bedeutung der Grundformen des Vertrags auf dem Devisenmarkt betrifft Ausgabe des Riba-Verbots Die Divergenz der Ansichten1 über die Zulässigkeit oder anderweitig von Devisentermingeschäften in Währungen kann in erster Linie auf die Frage des Riba-Verbots zurückgeführt werden. Die Notwendigkeit, Rippen in allen Formen von Devisenverträgen zu beseitigen, ist von größter Bedeutung Riba in seinem Scharia-Kontext ist Im Allgemeinen definiert als eine rechtswidrige Verstärkung, die aus der quantitativen Ungleichheit der Gegenwerte in einer Transaktion abgeleitet wird, die den Austausch von zwei oder mehr Arten anwa, die zu denselben Gattungsspitzen gehören und von der gleichen effizienten Ursache geregelt werden, illa Riba ist in der Regel klassifiziert Riba al-Fadl-Überschuss und Riba al-Nasia-Stundung, die einen unzulässigen Vorteil durch Über - oder Aufschiebung bezeichnen. Das Verbot des ersteren wird durch eine Bestimmung erreicht, dass der Wechselkurs zwischen den Objekten Einheit ist und kein Gewinn für jede Partei zulässig ist Die letztere Art von Riba ist verboten, indem sie die aufgeschobene Abwicklung nicht verweigert und sicherstellt, dass die Transaktion von beiden Parteien an Ort und Stelle abgewickelt wird. Eine andere Form von Riba heißt Riba al-jahiliyya oder vorislamische Rippe, die sich umgibt, wenn der Kreditgeber den Kreditnehmer auf die Fälligkeitsdatum, wenn der letztere würde die Schulden begleichen oder erhöhen die gleiche Zunahme wird begleitet von Aufladung Zinsen auf die Menge anfänglich ausgeliehen. Das Verbot von Riba in den Austausch von Währungen aus verschiedenen Ländern erfordert einen Prozess der Analogie qiyas Und in einer solchen Übung mit Analogie qiyas, effiziente Ursache illa spielt eine äußerst wichtige Rolle Es ist eine gemeinsame effiziente Ursache illa, die den Gegenstand der Analogie mit ihrem Subjekt verbindet, in der Ausübung der analogen Argumentation Die entsprechende effiziente Ursache illa bei Austauschverträgen wurde unterschiedlich definiert Durch die großen Schulen von Fiqh Dieser Unterschied spiegelt sich in der analogen Argumentation für Papierwährungen, die zu verschiedenen Ländern gehören. Eine Frage von beträchtlicher Bedeutung in dem Prozess der analogen Argumentation bezieht sich auf den Vergleich zwischen Papierwährungen mit Gold und Silber In den frühen Tagen des Islam , Gold und Silber alle Funktionen des Geldes Thaman durchgeführt wurden Währungen wurden aus Gold und Silber mit einem bekannten intrinsischen Wert Quantum aus Gold oder Silber in ihnen enthalten Diese Währungen sind beschrieben als thaman haqiqi, oder naqdain in Fiqh Literatur Diese waren allgemein akzeptabel als Principal Mittel des Austausches, die einen großen Teil der Transaktionen ausmachen Viele andere Rohstoffe, wie z. B. verschiedene minderwertige Metalle dienten auch als Mittel des Austausches, aber mit eingeschränkter Akzeptanz Diese werden als Fals in der Fiqh-Literatur beschrieben. Dies ist auch bekannt als Thaman istalahi wegen der Tatsache, dass ihre Akzeptanz nicht aus ihrem intrinsischen Wert stammt, sondern aufgrund des Status, den die Gesellschaft während eines bestimmten Zeitraums gewährt hat. Die obigen zwei Währungsformen wurden von den frühen islamischen Juristen vom Standpunkt der Zulässigkeit der Verträge, die sie betreffen, sehr unterschiedlich behandelt Die Frage, die gelöst werden muss, ist, ob die gegenwärtigen Alterspapierwährungen unter die ehemalige Kategorie fallen oder die letzteren Eine Ansicht ist, dass diese mit dem thaman haqiqi oder Gold und Silber behandelt werden sollten, da diese als das wichtigste Mittel des Austausches dienen und Rechnungseinheit wie die letzteren Daher sind durch die analoge Begründung alle Scharia-bezogenen Normen und Unterlassungen, die für Thaman haqiqi gelten, auch auf Papierwährung anwendbar. Der Austausch von thaman haqiqi ist als Bai-sarf bekannt und daher die Transaktionen in Papierwährungen Sollte von den für die Bai-Seeder relevanten Scharia-Regeln geregelt werden. Die gegenteilige Ansicht behauptet, dass Papierwährungen in ähnlicher Weise wie Fals oder Thaman istalahi behandelt werden sollten, weil ihr Nennwert sich von ihrem intrinsischen Wert unterscheidet. Ihre Akzeptanz ergibt sich aus ihrer Rechtsstatus innerhalb des heimischen Landes oder globale wirtschaftliche Bedeutung, wie im Fall von US-Dollar, zum Beispiel.2 1 Eine Synthese alternativer Ansichten.2 1 1 Analoge Begründung Qiyas für Riba-Verbot. Das Verbot von Riba basiert auf der Tradition, dass das Heilige Prophet Friede sei mit ihm, verkaufe Gold für Gold, Silber für Silber, Weizen für Weizen, Gerste für Gerste, Datum für Datum, Salz für Salz, in gleichen Mengen an der Stelle und wenn die Waren anders sind, verkaufen, wie es Ihnen passt , Aber an der Stelle So gilt das Verbot der Rippe in erster Linie für die beiden Edelmetalle Gold und Silber und vier andere Rohstoffe Weizen, Gerste, Datteln und Salz Es gilt auch, durch Analogie qiyas zu allen Arten, die von der gleichen effizienten Ursache geregelt werden Illa oder die zu einer der Gattungen der sechs in der Tradition zitierten Gegenstände gehören. Allerdings gibt es keine allgemeine Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Schulen von Fiqh und sogar Gelehrten, die zu derselben Schule gehören, über die Definition und Identifizierung der effizienten Ursache der Raserei. Für die Hanafis, effiziente Ursache illa von Riba hat zwei Dimensionen die ausgetauschten Artikel gehören zu den gleichen Gattung Jins diese besitzen Gewicht Wazan oder Messbarkeit kiliyya Wenn in einem gegebenen Austausch sind beide Elemente der effizienten Ursache illa vorhanden, das heißt, die ausgetauscht Gegenwerte gehören zu denselben Gattungsspitzen und sind alle abwägbar oder alle messbar, dann ist kein Gewinn zulässig, der Wechselkurs muss gleich der Einheit sein und der Austausch muss auf der Stelle sein. Im Falle von Gold und Silber sind die beiden Elemente der effizienten Ursache Illa sind die Einheit der Gattung Jins und die Gewichtung Dies ist auch die Hanbali Ansicht nach einer Version3 Eine andere Version ist ähnlich wie die Shafii und Maliki Ansicht, wie unten diskutiert So, wenn Gold für Gold ausgetauscht wird oder Silber nur für Silber ausgetauscht wird Spot-Transaktionen ohne Gewinn sind zulässig Es ist auch möglich, dass in einem gegebenen Umtausch eines der beiden Elemente der effizienten Ursache illa vorhanden ist und das andere fehlt. Zum Beispiel, wenn die ausgetauschten Artikel alle abwägbar oder messbar sind, aber einer anderen Gattung angehören Jins oder, wenn die ausgetauschten Artikel zu denselben Gattungsspitzen gehören, aber weder abwägt noch messbar sind, so ist der Austausch mit dem Gewinn, der sich von der Einheit unterscheidet, nicht zulässig, aber der Austausch muss auf der Stelle sein. Wenn also Gold für Silber ausgetauscht wird, Die Rate kann von der Einheit verschieden sein, aber keine aufgeschobene Abrechnung ist zulässig Wenn keines der beiden Elemente der effizienten Ursache illa von Riba in einer gegebenen Börse vorhanden ist, dann keine der Unterlassungsansprüche für Riba Verbot gelten Austausch kann mit oder ohne Gewinn stattfinden und Sowohl auf einer Stelle als auch auf verzögerter Basis. Unter Berücksichtigung des Falles des Austausches mit Papierwährungen, die zu verschiedenen Ländern gehören, würde das Riba-Verbot eine Suche nach einer effizienten Ursache erfordern. Die Währungen, die zu verschiedenen Ländern gehören, sind eindeutig eindeutige Einheiten, die in bestimmten geographischen Grenzen mit anderen unterschiedlich sind Intrinsischer Wert oder Kaufkraft Daher bedeutet eine große Mehrheit der Gelehrten vielleicht zu Recht, dass es keine Einheit von Gattungsjins gibt. Darüber hinaus sind diese weder abwägert noch messbar. Dies führt zu einer direkten Schlussfolgerung, dass keines der beiden Elemente der effizienten Ursache illa der Rippe existiert In einem solchen Austausch kann der Austausch frei von jeglicher Einrede in Bezug auf den Wechselkurs und die Art der Abwicklung stattfinden. Die Logik, die dieser Position zugrunde liegt, ist nicht schwer zu verstehen. Der intrinsische Wert der Papierwährungen, die zu verschiedenen Ländern gehören, unterscheiden sich, da diese einen anderen Einkauf haben Macht Darüber hinaus kann der intrinsische Wert oder Wert der Papierwährungen nicht identifiziert oder beurteilt werden, im Gegensatz zu Gold und Silber, die gewogen werden können. Daher kann weder die Anwesenheit von Riba al-fadl durch Überschuss noch Riba al-Nasia durch Stundung festgestellt werden. Die Shafii Schule von Fiqh betrachtet die effiziente Ursache illa im Falle von Gold und Silber zu ihrem Eigentum der Währung thamaniyya oder das Medium der Austausch, Rechnungseinheit und Wertschatz Dies ist auch die Maliki-Ansicht Nach einer Version dieser Ansicht, sogar Wenn Papier oder Leder das Medium des Austausches gemacht wird und der Status der Währung gegeben wird, dann gelten alle Regeln, die sich auf naqdain beziehen, oder Gold und Silber gelten für sie So, nach dieser Version, Austausch mit Währungen von verschiedenen Ländern mit einer anderen Rate Von der Einheit ist zulässig, muss aber auf einer Spot-Basis abgewickelt werden Eine andere Version der oben genannten zwei Denkschulen ist, dass die oben zitierte effiziente Ursache illa der Währung thamaniyya ist spezifisch für Gold und Silber, und kann nicht verallgemeinert werden, das ist, jede andere Objekt, wenn es als Medium des Austausches verwendet wird, kann nicht in ihre Kategorie aufgenommen werden. Daher sind nach dieser Version die Scharia-Unterlassungsansprüche für das Riba-Verbot nicht auf Papierwährungen anwendbar. Währungen, die zu verschiedenen Ländern gehören, können mit oder ohne Gewinn ausgetauscht werden Ein Spot oder eine aufgeschobene Basis. Die Stipendien der früheren Fassung zitieren den Fall des Austausches von Papierwährungen, die demselben Land zur Verteidigung ihrer Version angehören. Die Konsensur Meinung der Juristen in diesem Fall ist, dass diese Umtausch ohne Gewinn oder zu einem Satz sein muss Gleich der Einheit und muss auf einer Spot-Basis abgewickelt werden Was ist die Begründung, die der obigen Entscheidung zugrunde liegt Wenn man die Hanafi und die erste Version der Hanbali-Position betrachtet, dann ist in diesem Fall nur eine Dimension der effizienten Ursache illa vorhanden, das heißt , Sie gehören zu den gleichen Gattung jins Aber Papier Währungen sind weder abwägert noch messbar Daher Hanafi Gesetz würde scheinbar erlauben Austausch von verschiedenen Mengen der gleichen Währung auf einer Stelle Basis Ähnlich, wenn die effiziente Ursache der Währung thamaniyya ist nur für Gold und Silber, dann Shafii und Maliki Gesetz würde auch erlauben, die gleiche Unnötig zu sagen, dies bedeutet, dass Riba-basierte Kreditaufnahme und Kreditvergabe Dies zeigt, dass es die erste Version der Shafii und Maliki Gedanken, die unterliegt der Konsensentscheidung des Verbots des Gewinns Und aufgeschobene Abrechnung im Falle des Austausches von Währungen, die zu demselben Land gehören. Nach den Befürwortern würde die Verlängerung dieser Logik auf den Austausch von Währungen verschiedener Länder implizieren, dass der Austausch mit dem Gewinn oder in einer anderen Rate als der Einheit zulässig ist, da dort keine Einheit von Jins besteht , Aber die Abrechnung muss vor Ort sein.2 1 2 Vergleich zwischen Devisenbörse und Bai-Sarf. Bai-Sarf ist in Fiqh Literatur als Austausch mit Thaman haqiqi definiert, definiert als Gold und Silber, die als Hauptmedium von Austausch für fast alle großen Transaktionen. Proponenten der Ansicht, dass jeder Austausch von Währungen von verschiedenen Ländern ist gleich wie bai-sarf argumentieren, dass in der gegenwärtigen Zeit Papier Währungen haben effektiv und vollständig ersetzt Gold und Silber als das Medium des Austauschs daher in Analogie Sollte der Austausch, der solche Währungen einbezieht, von denselben Scharia-Regeln und Unterlassungsanordnungen wie dem Bai-Sei geregelt werden. Es wird auch argumentiert, dass, wenn eine aufgeschobene Abwicklung durch beide Parteien des Vertrages erlaubt ist, dies die Möglichkeiten der Riba-al nasia eröffnen würde. Gegner der Kategorisierung Der Wechselstube mit Bai-Sei weisen jedoch darauf hin, dass der Austausch aller Formen des Währungs-Thamans nicht als Bai-Sei bezeichnet werden kann. Nach dieser Ansicht bedeutet der Bai-Seil den Austausch von Währungen aus Gold und Silber Thaman Haqiqi oder Naqdain allein und nicht von Geld ausgesprochen als solche von den Staatsbehörden thaman istalahi Die gegenwärtigen Alterswährungen sind Beispiele für die letzteren Art Diese Gelehrten finden Unterstützung in jenen Schriften, die behaupten, dass, wenn die Waren des Austausches nicht Gold oder Silber sind, auch wenn einer von ihnen Gold oder Silber ist Dann kann der Austausch nicht als Bai-Sei bezeichnet werden. Auch würden die Bestimmungen über Bai-Sei nicht auf solche Börsen anwendbar sein Im Gegensatz zu Imam Sarakhsi4, wenn eine Einzelperson Fals oder Münzen aus minderwertigen Metallen, wie Kupfer Thaman istalahi für Dirhams Thaman kauft Haqiqi und macht eine Spotzahlung der letzteren, aber der Verkäufer hat keine Fals in diesem Augenblick, dann ist dieser Austausch erlaubt, Besitz von Waren, die von beiden Parteien ausgetauscht werden, ist keine Vorbedingung, während im Falle von Bai-Sei, ist es eine Nummer Von ähnlichen referenzen gibt es an, dass juristen nicht einen tauschen von fals thaman istalahi für einen anderen fals thaman istalahi oder gold oder silber thaman haqiqi, als bai-sarf eingestuft. Daher ist der Austausch von Währungen von zwei verschiedenen Ländern, die nur als thaman qualifizieren können Istalahi kann nicht als bai-sarf kategorisiert werden Auch darf die Einschränkung hinsichtlich der Spot-Abwicklung auf solche Transaktionen verhängt werden. Es ist anzumerken, dass die Definition von Bai-Sarf Fiqh-Literatur zur Verfügung gestellt wird, und es gibt keine Erwähnung derselben in den heiligen Traditionen Traditionen erwähnen Riba, und der Verkauf und Kauf von Gold und Silber naqdain, die eine Hauptquelle für Riba sein kann, wird von den islamischen Juristen als Bai-Seas beschrieben. Es ist auch zu beachten, dass in der Fiqh-Literatur der Bai-Seas den Austausch von Gold oder Silber nur, ob diese derzeit als Medium des Austausches genutzt werden oder nicht Austausch mit Dinaren und Goldschmuck, beide Qualität als Bai-Fär Verschiedene Juristen haben versucht, diesen Punkt zu klären und haben den Kiefer als diesen Austausch definiert, in dem beide Waren ausgetauscht wurden Sind in der Natur von thaman, nicht unbedingt thaman selbst also auch wenn eine der Waren verarbeitet wird Gold sagen, Ornamente, wird dieser Austausch bai-sarf. Proponents der Ansicht, dass Wechselstube sollte in einer Weise ähnlich wie bai behandelt werden - sarf auch Unterstützung von Schriften von herausragenden islamischen Juristen Nach Imam Ibn Taimiya alles, was die Funktionen des Mediums des Tausches, Rechnungseinheit und Wertschöpfung ausführt, heißt Thaman, nicht unbedingt auf Gold Silber beschränkt. Ähnliche Referenzen sind in der Schriften von Imam Ghazzali5 Soweit die Ansichten von Imam Sarakhshi über den Austausch mit Fals besorgt sind, sind nach ihnen einige zusätzliche Punkte zu beachten. In den frühen Tagen des Islam wurden Dinare und Dirhams aus Gold und Silber meist verwendet Als Medium des Tausches in allen größeren Transaktionen Nur die Minderjährigen wurden mit Fals besiedelt. Mit anderen Worten, Fals besaß nicht die Eigenschaften von Geld oder Thamaniyya in vollem Umfang und wurde kaum als Wert - oder Rechnungseinheit verwendet und war mehr in der Natur Der Ware Es gab also keine Beschränkung für den Kauf derselben für Gold und Silber auf einer verzögerten Basis Die heutigen Währungen haben alle Merkmale von Thaman und sollen nur Thaman sein. Der Austausch mit Währungen verschiedener Länder ist der gleiche wie der Bai-Sei Mit unterschiedlicher jins und damit verzögerte siedlung würde zu riba al-nasia führen. Dr Mohamed Nejatullah Siddiqui illustriert diese Möglichkeit mit einem Beispiel6 Er schreibt in einem gegebenen Moment in der Zeit, wenn die Marktrate des Austausches zwischen Dollar und Rupie ist 1 20, wenn Eine Einzelperson kauft 50 mit dem Satz von 1 22 Abwicklung seiner Verpflichtung in Rupien auf ein zukünftiges Datum verzögert, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass er in der Tat ist, leihen Rs 1000 jetzt anstelle eines Versprechens, Rs 1100 auf einer späteren später zurückzuzahlen Datum Seither kann er Rs 1000 jetzt erhalten, indem er die 50 auf Kredit auf Kassakurs austauscht. So kann der Sei in Zinsbasierte Kreditvergabe umgewandelt werden.2 1 3 Definieren von Thamaniyya ist der Schlüssel. Aus der obigen Synthese alternativer Ansichten geht hervor Dass die Schlüsselfrage eine korrekte Definition von Thamaniyya zu sein scheint. Zum Beispiel stellt eine grundlegende Frage, die zu divergierenden Positionen auf die Zulässigkeit führt, dar, ob Thamaniyya für Gold und Silber spezifisch ist oder mit irgendetwas verknüpft werden kann, das die Funktionen des Geldes ausübt Einige Fragen unten, die bei jeder Übung in der Überlegung von alternativen Positionen berücksichtigt werden können. Es sollte geschätzt werden, dass thamaniyya möglicherweise nicht absolut und kann in Grad variieren Es ist wahr, dass Papierwährungen haben vollständig ersetzt Gold und Silber als Medium des Austausches, Rechnungseinheit und Wertschöpfung In diesem Sinne können Papierwährungen gesagt werden, um thamaniyya zu besitzen. Allerdings gilt dies nur für inländische Währungen und kann nicht für Fremdwährungen gelten. Mit anderen Worten, indische Rupien besitzen thamaniyya innerhalb der geographischen Grenzen von Indien Nur, und haben keine Akzeptanz in US Diese können nicht gesagt werden, um thamaniyya in den USA zu besitzen, es sei denn, ein US-Bürger kann indische Rupien als ein Medium des Austausches oder Kontoeinheit oder Wertschatz verwenden In den meisten Fällen ist eine solche Möglichkeit entfernt Diese Möglichkeit ist auch eine Funktion des Wechselkursmechanismus, wie zB die Konvertierbarkeit indischer Rupien in US-Dollar, und ob ein festes oder schwimmendes Wechselkurssystem vorhanden ist. Beispielsweise unter der Annahme einer freien Konvertibilität indischer Rupien in US-Dollar und Umgekehrt und ein festes Wechselkurs-System, in dem der Rupa-Dollar-Wechselkurs in absehbarer Zeit nicht zu erhöhen oder zu senken ist, wird Thamaniyya der Rupie in den USA deutlich verbessert. Das von Dr. Nejatullah Siddiqui zitierte Beispiel erscheint auch sehr robust unter dem Umstände Erlaubnis zum Austausch von Rupien für Dollar auf einer aufgeschobenen Basis von einem Ende, natürlich zu einem Satz, der sich von dem Zinssatz bezahlt, der wahrscheinlich bis zum Zeitpunkt der Abwicklung festgesetzt wird, wäre ein klarer Fall von zinsbasierter Kreditaufnahme und Darlehen Wenn jedoch die Annahme eines festen Wechselkurses entspannt ist und das gegenwärtige System der fluktuierenden und volatilen Wechselkurse als der Fall angenommen wird, dann kann gezeigt werden, dass der Fall von Riba al-nasia zerbricht. Wir schreiben sein Beispiel in einem gegebenen Moment in der Zeit, in der der Markttausch zwischen Dollars und Rupien 1 20 ist, wenn eine Einzelperson 50 mit dem Satz von 1 22 Abwicklung seiner Verpflichtung in Rupien auf einen zukünftigen Zeitpunkt aufgeschoben hat, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass er tatsächlich ist , borrowing Rs 1000 now in lieu of a promise to repay Rs 1100 on a specified later date Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 purchased on credit at spot rate This would be so, only if the currency risk is non - existent exchange rate remains at 1 20 , or is borne by the seller of dollars buyer repays in rupees and not in dollars If the former is true, then the seller of the dollars lender receives a predetermined return of ten percent when he converts Rs1100 received on the maturity date into 55 at an exchange rate of 1 20 However, if the latter is true, then the return to the seller or the lender is not predetermined It need not even be positive For example, if the rupee-dollar exchange rate increases to 1 25, then the seller of dollar would receive only 44 Rs 1100 converted into dollars for his investment of 50.Here two points are worth noting First, when one assumes a fixed exchange rate regime, the distinction between currencies of different countries gets diluted The situation becomes similar to exchanging pounds with sterlings currencies belonging to the same country at a fixed rate Second, when one assumes a volatile exchange rate system, then just as one can visualize lending through the foreign currency market mechanism suggested in the above example , one can also visualize lending through any other organized market such as, for commodities or stocks If one replaces dollars for stocks in the above example, it would read as In a given moment in time when the market price of stock X is Rs 20, if an individual purchases 50 stocks at the rate of Rs 22 settlement of his obligation in rupees deferred to a future date , then it is highly probable that he is in fact, borrowing Rs 1000 now in lieu of a promise to repay Rs 1100 on a specified later date Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 stocks purchased on credit at current price In this case too as in the earlier example, returns to the seller of stocks may be negative if stock price rises to Rs 25 on the settlement date Hence , just as returns in the stock market or commodity market are Islamically acceptable because of the price risk, so are returns in the currency market because of fluctuations in the prices of currencies. A unique feature of thaman haqiqi or gold and silver is that the intrinsic worth of the currency is equal to its face value Thus, the question of different geographical boundaries within which a given currency, such as, dinar or dirham circulates, is completely irrelevant Gold is gold whether in country A or country B Thus, when currency of country A made of gold is exchanged for currency of country B, also made of gold, then any deviation of the exchange rate from unity or deferment of settlement by either party cannot be permitted as it would clearly involve riba al-fadl and also riba al - nasia However, when paper currencies of country A is exchanged for paper currency of country B, the case may be entirely different The price risk exchange rate risk , if positive, would eliminate any possibility of riba al-nasia in the exchange with deferred settlement However, if price risk exchange rate risk is zero, then such exchange could be a source of riba al-nasia if deferred settlement is permitted7.Another point that merits serious consideration is the possibility that certain currencies may possess thamaniyya, that is, used as a medium of exchange, unit of account, or store of value globally, within the domestic as well as foreign countries For instance, US dollar is legal tender within US it is also acceptable as a medium of exchange or unit of account for a large volume of transactions across the globe Thus, this specific currency may be said to possesses thamaniyya globally, in which case, jurists may impose the relevant injunctions on exchanges involving this specific currency to prevent riba al-nasia The fact is that when a currency possesses thamaniyya globally , then economic units using this global currency as the medium of exchange, unit of account or store of value may not be concerned about risk arising from volatility of inter-country exchange rates At the same time, it should be recognized that a large majority of currencies do not perform the functions of money except within their national boundaries where these are legal tender. Riba and risk cannot coexist in the same contract The former connotes a possibility of returns with zero risk and cannot be earned through a market with positive price risk As has been discussed above, the possibility of riba al-fadl or riba al-nasia may arise in exchange when gold or silver function as thaman or when the exchange involves paper currencies belonging to the same country or when the exchange involves currencies of different countries following a fixed exchange rate system The last possibility is perhaps unIslamic8 since price or exchange rate of currencies should be allowed to fluctuate freely in line with changes in demand and supply and also because prices should reflect the intrinsic worth or purchasing power of currencies The foreign currency markets of today are characterised by volatile exchange rates The gains or losses made on any transaction in currencies of different countries, are justified by the risk borne by the parties to the contract.2 1 4 Possibility of Riba with Futures and Forwards. So far, we have discussed views on the permissibility of bai salam in currencies, that is, when the obligation of only one of the parties to the exchange is deferred What are the views of scholars on deferment of obligations of both parties Typical example of such contracts are forwards and futures9 According to a large majority of scholars, this is not permissible on various grounds, the most important being the element of risk and uncertainty gharar and the possibility of speculation of a kind which is not permissible This is discussed in section 3 However, another ground for rejecting such contracts may be riba prohibition In the preceding paragraph we have discussed that bai salam in currencies with fluctuating exchange rates can not be used to earn riba because of the presence of currency risk It is possible to demonstrate that currency risk can be hedged or reduced to zero with another forward contract transacted simultaneously And once risk is eliminated, the gain clearly would be riba. We modify and rewrite the same example In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1 20, an individual purchases 50 at the rate of 1 22 settlement of his obligation in rupees deferred to a future date , and the seller of dollars also hedges his position by entering into a forward contract to sell Rs1100 to be received on the future date at a rate of 1 20, then it is highly probable that he is in fact, borrowing Rs 1000 now in lieu of a promise to repay Rs 1100 on a specified later date Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 dollars purchased on credit at spot rate The seller of the dollars lender receives a predetermined return of ten percent when he converts Rs1100 received on the maturity date into 55 dollars at an exchange rate of 1 20 for his investment of 50 dollars irrespective of the market rate of exchange prevailing on the date of maturity. Another simple possible way to earn riba may even involve a spot transaction and a simultaneous forward transaction For example, the individual in the above example purchases 50 on a spot basis at the rate of 1 20 and simultaneously enters into a forward contract with the same party to sell 50 at the rate of 1 21 after one month In effect this implies that he is lending Rs1000 now to the seller of dollars for one month and earns an interest of Rs50 he receives Rs1050 after one month This is a typical buy - back or repo repurchase transaction so common in conventional banking 10 3 The Issue of Freedom from Gharar 3 1 Defining Gharar. Gharar, unlike riba, does not have a consensus definition In broad terms, it connotes risk and uncertainty It is useful to view gharar as a continuum of risk and uncertainty wherein the extreme point of zero risk is the only point that is well-defined Beyond this point, gharar becomes a variable and the gharar involved in a real life contract would lie somewhere on this continuum Beyond a point on this continuum, risk and uncertainty or gharar becomes unacceptable11 Jurists have attempted to identify such situations involving forbidden gharar A major factor that contributes to gharar is inadequate information jahl which increases uncertainty This is when the terms of exchange, such as, price, objects of exchange , time of settlement etc are not well-defined Gharar is also defined in terms of settlement risk or the uncertainty surrounding delivery of the exchanged articles. Islamic scholars have identified the conditions which make a contract uncertain to the extent that it is forbidden Each party to the contract must be clear as to the quantity, specification, price, time, and place of delivery of the contract A contract, say, to sell fish in the river involves uncertainty about the subject of exchange, about its delivery, and hence, not Islamically permissible The need to eliminate any element of uncertainty inherent in a contract is underscored by a number of traditions 12.An outcome of excessive gharar or uncertainty is that it leads to the possibility of speculation of a variety which is forbidden Speculation in its worst form , is gambling The holy Quran and the traditions of the holy prophet explicitly prohibit gains made from games of chance which involve unearned income The term used for gambling is maisir which literally means getting something too easily, getting a profit without working for it Apart from pure games of chance, the holy prophet also forbade actions which generated unearned incomes without much productive efforts 13.Here it may be noted that the term speculation has different connotations It always involves an attempt to predict the future outcome of an event But the process may or may not be backed by collection, analysis and interpretation of relevant information The former case is very much in conformity with Islamic rationality An Islamic economic unit is required to assume risk after making a proper assessment of risk with the help of information All business decisions involve speculation in this sense It is only in the absence of information or under conditions of excessive gharar or uncertainty that speculation is akin to a game of chance and is reprehensible.3 2 Gharar Speculation with of Futures Forwards. Considering the case of the basic exchange contracts highlighted in section 1, it may be noted that the third type of contract where settlement by both the parties is deferred to a future date is forbidden, according to a large majority of jurists on grounds of excessive gharar Futures and forwards in currencies are examples of such contracts under which two parties become obliged to exchange currencies of two different countries at a known rate at the end of a known time period For example, individuals A and B commit to exchange US dollars and Indian rupees at the rate of 1 22 after one month If the amount involved is 50 and A is the buyer of dollars then, the obligations of A and B are to make a payments of Rs1100 and 50 respectively at the end of one month The contract is settled when both the parties honour their obligations on the future date. Traditionally, an overwhelming majority of Sharia scholars have disapproved such contracts on several grounds The prohibition applies to all such contracts where the obligations of both parties are deferred to a future date, including contracts involving exchange of currencies An important objection is that such a contract involves sale of a non-existent object or of an object not in the possession of the seller This objection is based on several traditions of the holy prophet 14 There is difference of opinion on whether the prohibition in the said traditions apply to foodstuffs, or perishable commodities or to all objects of sale There is, however, a general agreement on the view that the efficient cause illa of the prohibition of sale of an object which the seller does not own or of sale prior to taking possession is gharar, or the possible failure to deliver the goods purchased. Is this efficient cause illa present in an exchange involving future contracts in currencies of different countries In a market with full and free convertibility or no constraints on the supply of currencies, the probability of failure to deliver the same on the maturity date should be no cause for concern Further, the standardized nature of futures contracts and transparent operating procedures on the organized futures markets15 is believed to minimize this probability Some recent scholars have opined in the light of the above that futures, in general , should be permissible According to them, the efficient cause illa , that is, the probability of failure to deliver was quite relevant in a simple, primitive and unorganized market It is no longer relevant in the organized futures markets of today16 Such contention, however, continues to be rejected by the majority of scholars They underscore the fact that futures contracts almost never involve delivery by both parties On the contrary, parties to the contract reverse the transaction and the contract is settled in price difference only For example, in the above example , if the currency exchange rate changes to 1 23 on the maturity date, the reverse transaction for individual A would mean selling 50 at the rate of 1 23 to individual B This would imply A making a gain of Rs50 the difference between Rs1150 and Rs1100 This is exactly what B would lose It may so happen that the exchange rate would change to 1 21 in which case A would lose Rs50 which is what B would gain This obviously is a zero-sum game in which the gain of one party is exactly equal to the loss of the other This possibility of gains or losses which theoretically can touch infinity encourages economic units to speculate on the future direction of exchange rates Since exchange rates fluctuate randomly, gains and losses are random too and the game is reduced to a game of chance There is a vast body of literature on the forecastability of exchange rates and a large majority of empirical studies have provided supporting evidence on the futility of any attempt to make short-run predictions Exchange rates are volatile and remain unpredictable at least for the large majority of market participants Needless to say, any attempt to speculate in the hope of the theoretically infinite gains is, in all likelihood, a game of chance for such participants While the gains, if they materialize, are in the nature of maisir or unearned gains, the possibility of equally massive losses do indicate a possibility of default by the loser and hence, gharar.3 3 Risk Management in Volatile Markets. Hedging or risk reduction adds to planning and managerial efficiency The economic justification of futures and forwards is in term of their role as a device for hedging In the context of currency markets which are characterized by volatile rates, such contracts are believed to enable the parties to transfer and eliminate risk arising out of such fluctuations For example, modifying the earlier example, assume that individual A is an exporter from India to US who has already sold some commodities to B, the US importer and anticipates a cashflow of 50 which at the current market rate of 1 22 mean Rs 1100 to him after one month There is a possibility that US dollar may depreciate against Indian rupee during these one month, in which case A would realize less amount of rupees for his 50 if the new rate is 1 21, A would realize only Rs1050 Hence, A may enter into a forward or future contract to sell 50 at the rate of 1 21 5 at the end of one month and thereby, realize Rs1075 with any counterparty which, in all probability, would have diametrically opposite expectations regarding future direction of exchange rates In this case, A is able to hedge his position and at the same time, forgoes the opportunity of making a gain if his expectations do not materialize and US dollar appreciates against Indian rupee say, to 1 23 which implies that he would have realized Rs1150, and not Rs1075 which he would realize now While hedging tools always improve planning and hence, performance, it should be noted that the intention of the contracting party - whether to hedge or to speculate, can never be ascertained. It may be noted that hedging can also be accomplished with bai salam in currencies As in the above example , exporter A anticipating a cash inflow of 50 after one month and expecting a depreciation of dollar may go for a salam sale of 50 with his obligation to pay 50 deferred by one month Since he is expecting a dollar depreciation, he may agree to sell 50 at the rate of 1 21 5 There would be an immediate cash inflow in Rs 1075 for him The question may be, why should the counterparty pay him rupees now in lieu of a promise to be repaid in dollars after one month As in the case of futures, the counterparty would do so for profit, if its expectations are diametrically opposite, that is, it expects dollar to appreciate For example, if dollar appreciates to 1 23 during the one month period, then it would receive Rs1150 for Rs 1075 it invested in the purchase of 50 Thus, while A is able to hedge its position, the counterparty is able to earn a profit on trading of currencies The difference from the earlier scenario is that the counterparty would be more restrained in trading because of the investment required, and such trading is unlikely to take the shape of rampant speculation 4 Summary Conclusion Currency markets of today are characterized by volatile exchange rates This fact should be taken note of in any analysis of the three basic types of contracts in which the basis of distinction is the possibility of deferment of obligations to future We have attempted an assessment of these forms of contracting in terms of the overwhelming need to eliminate any possibility of riba, minimize gharar, jahl and the possibility of speculation of a kind akin to games of chance In a volatile market, the participants are exposed to currency risk and Islamic rationality requires that such risk should be minimized in the interest of efficiency if not reduced to zero. It is obvious that spot settlement of the obligations of both parties would completely prohibit riba, and gharar, and minimize the possibility of speculation However, this would also imply the absence of any technique of risk management and may involve some practical problems for the participants. At the other extreme, if the obligations of both the parties are deferred to a future date, then such contracting, in all likelihood, would open up the possibility of infinite unearned gains and losses from what may be rightly termed for the majority of participants as games of chance Of course, these would also enable the participants to manage risk through complete risk transfer to others and reduce risk to zero It is this possibility of risk reduction to zero which may enable a participant to earn riba Future is not a new form of contract Rather the justification for proscribing it is new If in a simple primitive economy, it was prevention of gharar relating to delivery of the exchanged article, in todays complex financial system and organized exchanges, it is prevention of speculation of kind which is unIslamic and which is possible under excessive gharar involved in forecasting highly volatile exchange rates Such speculation is not just a possibility, but a reality The precise motive of an economic unit entering into a future contract - speculation or hedging may not ascertainable regulators may monitor end use, but such regulation may not be very practical, nor effective in a free market Empirical evidence at a macro level, however, indicates the former to be the dominant motive. The second type of contracting with deferment of obligations of one of the parties to a future date falls between the two extremes While Sharia scholars have divergent views about its permissibility, our analysis reveals that there is no possibility of earning riba with this kind of contracting The requirement of spot settlement of obligations of atleast one party imposes a natural curb on speculation, though the room for speculation is greater than under the first form of contracting The requirement amounts to imposition of a hundred percent margin which, in all probability, would drive away the uninformed speculator from the market This should force the speculator to be a little more sure of his expectations by being more informed When speculation is based on information it is not only permissible, but desirable too Bai salam would also enable the participants to manage risk At the same time, the requirement of settlement from one end would dampen the tendency of many participants to seek a complete transfer of perceived risk and encourage them to make a realistic assessment of the actual risk Notes References 1 These diverse views are reflected in the papers presented at the Fourth Fiqh Seminar organized by the Islamic Fiqh Academy, India in 1991 which were subsequently published in Majalla Fiqh Islami, part 4 by the Academy The discussion on riba prohibition draws on these views. 2 Nabil Saleh, Unlawful gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Graham and Trotman, London, 1992, p 16.3 Ibn Qudama, al-Mughni, vol 4, pp 5-9.4 Shams al Din al Sarakhsi, al-Mabsut, vol 14, pp 24-25.5 Paper presented by Abdul Azim Islahi at the Fourth Fiqh Seminar organized by Islamic Fiqh Academy, India in 1991.6 Paper by Dr MN Siddiqui highlighting the issue was circulated among all leading Fiqh scholars by the Islamic Fiqh Academy, India for their views and was the main theme of deliberations during the session on Currency Exchange at the Fourth Fiqh Seminar held in 1991.7 It is contended by some that the above example may be modified to show the possibility of riba with spot settlement too In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1 20, if an individual purchases 50 at the rate of 1 22 settlement of his obligation also on a spot basis , then it amounts to the seller of dollars exchanging 50 with 55 on a spot basis Since , he can obtain Rs 1100 now, exchange them for 55 at spot rate of 1 20 Thus, spot settlement can also be a clear source of riba Does this imply that spot settlement should be proscribed too The fallacy in the above and earlier examples is that there is no single contract but multiple contracts of exchange occurring at different points in time true even in the above case Riba can be earned only when the spot rate of 1 20 is fixed during the time interval between the transactions This assumption is, needless to say , unrealistic and if imposed artificially, perhaps unIslamic.8 Islam envisages a free market where prices are determined by forces of demand and supply There should be no interference in the price formation process even by the regulators While price control and fixation is generally accepted as unIslamic , some scholars, such as, Ibn Taimiya do admit of its permissibility However, such permissibility is subject to the condition that price fixation is intended to combat cases of market anomalies caused by impairing the conditions of free competition If market conditions are normal, forces of demand and supply should be allowed a free play in determination of prices.9 Some Islamic scholars use the term forward to connote a salam sale However, we use this term in the conventional sense where the obligations of both parties are deferred to a future date and hence, are similar to futures in this sense The latter however, are standardized contracts and are traded on an organized Futures Exchange while the former are specific to the requirements of the buyer and seller.10 This is known as bai al inah which is considered forbidden by almost all scholars with the exception of Imam Shafii Followers of the same school, such as Al Nawawi do not consider it Islamically permissible.11 It should be noted that modern finance theories also distinguish between conditions of risk and uncertainty and assert that rational decision making is possible only under conditions of risk and not under conditions of uncertainty Conditions of risk refer to a situation where it is possible with the help of available data to estimate all possible outcomes and their corresponding probabilities, or develop the ex-ante probability distribution Under conditions of uncertainty, no such exercise is possible The definition of gharar, Real-life situations, of course, fall somewhere in the continuum of risk and uncertainty.12 The following traditions underscore the need to avoid contracts involving uncertainty. Ibn Abbas reported that when Allah s prophet pbuh came to Medina, they were paying one and two years advance for fruits, so he said Those who pay in advance for any thing must do so for a specified weight and for a definite time. It is reported on the authority of Ibn Umar that the Messenger of Allah pbuh forbade the transaction called habal al-habala whereby a man bought a she-camel which was to be the off-spring of a she-camel and which was still in its mother s womb.13 According to a tradition reported by Abu Huraira, Allah s Messenger pbuh forbade a transaction determined by throwing stones, and the type which involves some uncertainty. The form of gambling most popular to Arabs was gambling by casting lots by means of arrows, on the principle of lottery, for division of carcass of slaughtered animals The carcass was divided into unequal parts and marked arrows were drawn from a bag One received a large or small share depending on the mark on the arrow drawn Obviously it was a pure game of chance.14 The holy prophet is reported to have said Do not sell what is not with you. Ibn Abbas reported that the prophet said He who buys foodstuff should not sell it until he has taken possession of it Ibn Abbas said I think it applies to all other things as well. 15 The Futures Exchange performs an important function of providing a guarantee for delivery by all parties to the contract It serves as the counterparty in the exchange for both, that is, as the buyer for the sale and as the seller for the purchase.16 M Hashim Kamali Islamic Commercial Law An Analysis of Futures , The American Journal of Islamic Social Sciences, vol 13, no 2, 1996.Send Your Comments to Dr Mohammed Obaidullah, Xavier Institute of Management, Bhubaneswar 751 013, India. Jika Anda merasa tulisan di atas berguna, luangkan waktu barang 5 menit untuk menyebarkannya Terima kasih. Hukum Forex Dalam Islam Antara Halal dan Haram. Hukum Forex Dalam Islam Antara Halal dan Haram Forex Foreign Exchange ni adalah sistem jual beli mata wang asing yang mana kita sendiri tahu akan berubah dari semasa ke semasa mengikut kedudukan ekonomi sesebuah negara. Hukum Forex Dalam Islam Antara Halal dan Haram. Sebenarnya aku memang dah agak pasti akan ada yang bertanya mengenai hukum dalam FOREX ni dan aku dah kaji benda ni dahulu sebelum aku menceburi dan mempelajari ilmu tentang analisis dalam dunia forex ni Ini adalah susulan daripada entri aku yang bertajuk testing forex kali pertama menggunakan akaun demo tempoh hari. Antara kajian yang aku lakukan adalah meng google hukum mengenai forex dalam islam dan aku dapati kebanyakkannya berkongsi mengenai isi yang sama iaitu fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan yang dikeluarkan sekitar pertengahan tahun lalu. Hukum Forex Haram atau Halal. KOTA BHARU Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan umat Islam haram mengamalkan sistem perniagaan pertukaran wang asing Pengerusi Jawatankuasa itu, Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin, berkata ini kerana perniagaan yang dilakukan melalui pertukaran wang asing forex seperti itu tidak menepati hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. Hasil kajian Jawatankuasa ini, kita dapati perniagaan yang membabitkan pertukaran wang asing membabitkan spekulasi mata wang dan ini bercanggah dan berlawanan dengan hukum Islam. Oleh itu, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan memutuskan bahawa umat Islam diharamkan daripada mengamalkan sistem perniagaan cara demikian, katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan Ke-98 di sini hari ini. Abdul Shukor berkata, banyak isu yang meragukan mengenai perniagaan pertukaran wang asing, oleh itu umat Islam tidak perlu menceburkan diri, tambahan pula kegiatan itu membabitkan penggunaan internet di kalangan individu yang menyebabkan untung rugi tidak menentu. Lain-lain jenis perniagaan pertukaran wang asing, seperti melalui pengurup wang atau dari bank ke bank dibenarkan kerana ia tidak menimbulkan spekulasi mata wang atau untung rugi yang tidak menentu, katanya. Beliau berkata, keputusan lain yang turut dicapai dalam mesyuarat itu ialah mengharuskan umat Islam membuat pelaburan atau membuat simpanan melalui Skim Sijil Simpanan Premium yang dikendalikan Bank Simpanan Nasional BSN. Katanya, keputusan itu dibuat selepas jawatankuasa berkenaan berpuas hati dengan kaedah pelaksanaannya melalui taklimat yang disampaikan oleh pihak penal syariah Bank Negara pada muzakarah itu. Pada mulanya, kita meragui tentang kaedah pelaksaaan skim itu tetapi kita berpuas hati selepas sistem perniagaan skim itu ditukar konsep Islam iaitu Mudharabah, katanya BERNAMA. Penjelasan Ustaz Hj Zaharuddin Tentang FOREX. Kepada yang masih kurang jelas, aku harap sangat korang dapat tengok sendiri dahulu dan dengar penjelasan daripada beliau mengikut hukum FOREX dalam islam Beliau adalah orang yang mahir dengan sistem forex yang dijalankan oleh bank-bank di seluruh Malaysia dan melabelkan sistem forex ini ada dua cara Jom saksikan. Lagi ulasan daripada pakar ekonomi islam Ulasan. Artikel mengenai fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan itu langsung tidak menceritakan tentang sistem forex yang sebenarnya seperti mana yang diterangkan oleh Ustaz Zahiruddin. Dalam artikel di atas, point yang pertama yang menyebabkan untung rugi tidak menentu itu LANGSUNG tidak boleh dipakai kerana dalam perniagaan itu sendiri mana ada yang untung setiap masa dan semestinya untung rugi itu pasti ada Point yang kedua pula Lain-lain jenis perniagaan pertukaran wang asing, seperti melalui pengurup wang atau dari bank ke bank dibenarkan Sedar atau tidak, perniagaan pertukaran wang asing itu sebenarnya adalah sama adalah dengan Forex foreign Exchange yang dilakukan oleh trader Cuma perbezaannya ialah cara mata wang itu ditukarkan Ia seolah-olah membenarkan apa yang baru sahaja diperkatakan salah. Aku sendiri sebenarnya tak berapa suka dengan informasi yang dikongsikan dalam media massa kat Malaysia ni sebab kebanyakkannya ditokok tambah untuk kepentingan sendiri sekalipun dalam soal hukum. Point yang ketiga, yang tak boleh blah, anda digalakkan untuk melabur dalam Sijil Simpanan Premium SSP yang seolah-olah mempromosi orang ramai untuk menggunakan sistem itu daripada pihak bank BSN Yang ini tiada kena mengena dengan hukum FOREX Sila abaikan. Aku lebih gemar untuk mendapatkan penjelasan kalau berkenaan dengan hukum islam daripada ustaz atau ahli ulama yang mempunyai dua perkara. Yang pertama beliau haruslah sangat arif dalam hukum hakam agama islam. Kedua beliau mempunyai pengalaman dan sememangnya serba tahu tentang sesuatu perkara itu sebelum membuat andaian mengikut hukum syarak. Bukanlah maksudnya aku memandang rendah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh. Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan tetapi alangkah baiknya kalau disertakan dengan fakta yang sebenar seperti mana yang diperkatakan oleh Ustaz Zahiruddin dalam video tersebut. Secara keseluruhannya, FOREX itu ada halal dan haramnya mengikut keadaan tersebut dan untuk pengetahuan anda semua, kebiasaannya trader FOREX ini hanya mengamalkan trade mata wang secara sendiri dengan membuat analisa yang mantap sebelum melakukan trade dan ini dinamakan spot trading dan bukannya foward trading. Apa itu spot trading dan foward trading ni Jadi apa hukum FOREX yang sebenarnya Segalanya ada diceritakan dalam video selama 7 minit lebih di atas Ayat paling aku suka. Jangan bagi fatwa yang general, yang umum Contoh macam hukum makan ayam Halal ke tak Mestilah halal Tapi kalau tak sembelih dengan cara islam Halal ke haram Sama sahaja dengan hukum FOREX ini. Buka akaun trading percuma dan dapatkan bonus. Fatwa MUI Tentang Jual Beli Mata Uang AL-SHARF. Pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh setiap trader di Indonesia.1 Apakah Trading Forex Haram.2 Apakah Trading Forex Halal.3 Apakah Trading Forex diperbolehkan dalam Agama Islam.4 Apakah SWAP itu. Mari kita bahas dengan artikel yang pertama. Forex Dalam Hukum Islam..Dalam bukunya Prof Drs Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh bahwa Forex Perdagangan Valas diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-barang kebutuhan komoditi antar negara yang bersifat internasional Perdagangan Ekspor-Impor ini tentu memerlukan Alat bayar yaitu UANG yang masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang bersifat Internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah berfluktuasi setiap saat sesuai Volumen permintaan dan penawarannya Adanya permintaan dan penawaran inila yang menimbulkan transaksi mata uang Yang secara nyata hanyalah tukar-menukar mata uang yang berbeda nilai. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS.1 Ada Ijab-Qobul --- Ada perjanjian untuk memberi dan menerima. Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pe mbeli dan penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan Melakukan tindakantindakan hukum dewasa dan berpikiran sehat.2 Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu. Suci barangnya bukan najis. Dapat dimanfaatkan. Dapat diserahterima kan. Jelas barang dan harganya. Dijual dibeli oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya. Barang sudah berada Ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Perlu ditambahkan pendapat Muhammad Isa, bahwa jual beli saham itu diperbolehkan dalam agama. Jangan Kamu Membeli ikan Dalam Luft, Karena Sesungguhnya Jual Beli Yang Demikian Itu Mengandung Penipuan. Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas ud. Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi diperbolehkan dengan syarat harus diterangkan sifatsifatnya atau ciri-cirinya Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak Khiyar, artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah. Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus Mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam. Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang-barang yang telah terbungkus tertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi etikett yang menerangkan isinya Vide Sabiq, op cit hal 135 Mengenai teks kaidah hukum Islam tersebut di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal 55.JUAL BELI VALUTA ASING DAN SAHAM. Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperi dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya Apabila antara negara terjadi perdagangan Internasional maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan krankheit devisa Misalnya eksportir Indonesien akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesien memerlukan devisa untuk mengimpor dari luar negeri. Dengan demikian akan timbul penawaran dan perminataan di bursa valuta asing Setiap negara berwenang penuh menetapkan kurs uangnya masing-masing kurs adalah perbandingan nilai uangnya terhadap mata uang asing misalnya 1 dolar Amerika Rp 12 000 Namun kurs uang atau perbandingan nilai tukar setiap saat bisa berubah-ubah, tergantung pada kekuatan ekonomi negara masing-masing Pencatatan kurs Uang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di Bursa Valuta Asing AWJ Tupanno, et al Ekonomi dan Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982, hal 76-77.FATWA MUI TENTANG PERDAGANGAN VALAS. Fatwa Dewan Syari ah Nasional Majelis Ulama Indonesien. Nr 28 DSN - MUI III 2002 tentang Jual Beli Mata Uang Al-Sharf. a Bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan. transaksi jual-beli mata uang al-sharf, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. b Bahwa dalam Urf tijari tradisi perdagangan transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa. bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lain. c Bahwa agar kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang al-Sharf Untuk dijadikan pedoman.1 Firman Allah, QS Al-Baqarah 2 275 Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.2 Hadis nabi riwayat al-baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa id al-Khudri Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu hanya Boath dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak HR albaihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.3 Hadis Nabi Riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa i, Dan Ibn Majah, Dengan teks Muslim Dari Ubadah bin Shamit, Nabi sah Bersabda Juallah emas dengan ema, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya ir dengan kura, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam denga syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.4 Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa i, Abu Daud, Ibnu Majah, Dan Ahmad, Dari Umar bin Khattab, Nabi sah Bersabda Jual-Beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai.5 Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa id al - Khudri, Nabi sah bersabda Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama nilainya dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama nilainya dan janganlah menambahkan sebagaian atas sebagian yang lain dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang Tunai.6 Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara bin Azib dan Zaid bin Arqam Rasulullah sah Melarang menjual perak dengan emas secara piutang tidak tunai.7 Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal Atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.8 Ijma Ulama sepakat ijma bahwa akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.1 Surat dari pimpinah Einheit Usaha Syariah Bank BNI Nein UUS 2 878.2 Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syari ah Nasional Pada Hari Kamis, Tanggal 14 Muharram 1423H 28 Maret 2002.Dewan Syari ah Nasional Menetapkan FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG AL-SHARF. Pertama Ketentuan Umum. Transaksi jual Beli mata uang pada prinsipnya Boleh dengan ketentuan sebagai berikut.1 Tidak untuk spekulasi untung-untungan.2 Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga simpanan.3 Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai at-taqabudh.4 Apabila berlainan jenis maka harus Darmhaanische Dengan Nilai Tukar Kurs Yang Berlaku Pada Saat Transaksi Dan Secara Tunai. Kedua Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing.1 Transaksi SPOT, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu über den Ladentisch atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.2 Transaksi FORWARD, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan muwa adah dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk vorwärts vereinbarung untuk kebutuhan yang Tidak dapat dihindari lil hajah.3 Transaksi SWAP yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga vorwärts Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir spekulasi.4 Transaksi OPTION yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka Membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir spekulasi. Ketiga Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, Akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta. Tanggal 14 Muharram 1423 H 28 Maret 2002 M. DEWAN SYARI AH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIEN.
No comments:
Post a Comment